Menteri Keuangan Sri Mulyani Dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Mengunjungi Perbaikan Infrastruktur Komplek GBK

Pemerintah saat ini telah menggulirkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Rancangan ini telah sampai pada kesepakatan Pemerintah dan DPR untuk disahkan pada sidang paripurna dan dijadikan Undang-Undang. Sepeti diketahui tax amnesty bertujuan agar wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Tax amnesty jilid 2 menjadi isu terkini dalam berbagai lini masa sebab kebijakan ini akan sangat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara serta mendorong nilai konsumsi di masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Sri Mulyani menjelaskan keberhasilan tax amnesty di Indonesia jika di bandingkan dengan negara lain yang melakukan kebijakan serupa.

“Bayangkan 40 persen dari GDP kita yang tadinya tidak dideklarasikan, kemudian dideklarasikan di tax amnesty,” ujar Sri dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/6/2021)

Keberhasilan tax amnesty jilid 1 ini menjadi pemicu adanya rencana RUU HPP yang didalamnya termasuk rancangan tax amnesty.

Salah satu dampak signifikan yang akan dirasakan adalah sektor properti. Dengan adanya tax amnesty jilid 2 maka investor mengalihkan dana nya dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia serta digunakan untuk melakukan investasi pada sektor properti.

Terdapat beberapa jalur yang berpotensi dilewati oleh dana patriasi yang saat ini disimpan pada instrumen perbankan, antara lain melalui pembelian saham properti di pasar saham, memberikan modal dana besar kepada pengembang, dan pembelian properti secara langsung atau dengan kata lain meningkatnya permintaan akan perumahan. Aliran dana yang masuk kedalam sektor properti juga tidak selalu dari dana repatriasi, para wajib pajak yang telah melaksanakan tax amnesty dan memiliki dana segar berpotensi untuk berinvestasi di properti. 

Jangan tunggu harga properti naik karena tax amnesty!

Prediksi menguatnya industri properti tanah air dengan adanya tax amnesty masih bisa dimanfaatkan sebelum UU HPP benar-benar disahkan awal tahun 2022 serta sebelum harga properti terus meroket. Memutuskan pembelian di hunian Podomoro Park adalah pilihan tepat. Menurut Marketing GM Podomoro Park, Tedi Guswana pemanfaatan momen harga properti yang masih stabil adalah keputusan yang tepat.

“Tax Amnesty seperti yang terjadi pada jilid 1 memberikan dampak luar biasa baik bagi industri properti, baik dilihat dari pembiayaan developer atau melalui pembelian langsung, sebab permintaan pasar akan perumahan dipastikan akan meningkat” jelas Tedi saat ditemui di Marketing Gallery Podomoro Park Bandung.

Tedi memberikan gambaran tax amnesty akan memberikan dampak langsung bagi calon pembeli rumah yang masih ragu di tahun 2021 dan tak kunjung memutuskan pembelian rumah di Podomoro Park.  

“Begini, orang akan memanfaatkan suku bunga KPR yang diprediksi semakin rendah agar penyerapan dana di perbankan bisa diserap, namun di sisi lain demand (permintaan) pasar terhadap perumahan semakin meningkat, ya ujung-ujungnya harga properti akan terus naik”

Untuk itu Tedi menegaskan keputusan tepat jika pembeli rumah tak usah ragu untuk memutuskan pembelian saat ini. Belum lagi, nilai properti yang stabil dan terus naik dilihat pada Year over Year Growth (YoY) di Podomoro Park Bandung.